SIAK – Dewanusantaranews.com – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pemerintah daerah tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan dalam menjalankan Pengarusutamaan Gender (PUG). Baginya, memastikan hak perempuan dan anak tetap terpenuhi, meski di tengah keterbatasan anggaran, jauh lebih penting daripada mengejar pengakuan.
Penegasan itu disampaikan Afni saat Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, itu menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan, kelembagaan, program, dan capaian pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.
Afni mengatakan, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan serius dalam memastikan pelayanan dasar bagi perempuan dan anak tetap berjalan. Karena itu, pemerintah daerah harus mencari cara agar kewajiban pelayanan publik tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.
“Tentu saja kami dari Pemerintah Kabupaten Siak, yang hari ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan, di tengah kondisi fiskal yang kita tahu sangat tidak baik-baik saja, hak-hak dasar dan pelayanan bagi perempuan dan anak pasti memiliki dampak yang sangat signifikan,” kata Afni.
Salah satu persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Sekolah khusus disabilitas hanya tersedia satu dan berada di pusat kota, sementara kebutuhan layanan pendidikan juga datang dari anak-anak yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Siak mengalihfungsikan kendaraan operasional perangkat daerah menjadi layanan bus sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Namun, layanan tersebut sempat terhenti karena keterbatasan anggaran operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Afni mengaku langsung menginstruksikan jajarannya untuk memastikan kendaraan tersebut kembali beroperasi agar anak-anak disabilitas tetap bisa mengakses pendidikan.
“Ketika kami mendapat laporan kendaraan itu sempat berhenti karena tidak ada lagi bensinnya, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada bensinnya agar anak disabilitas dan orang tua mereka, terutama ibu, tetap bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah,” ujarnya.
