DUMAI – Dewanusantaranews.com – Ketua DPD Lembaga Konservasi Lingkungan hidup kota Dumai (LKLH )Kota
Dumai Ahmad Rajali buka suara mengatakan. Pemerintah Republik Indonesia
melalui Satgas PKH telah melakukan penertiban ribuan hektar kebun sawit
yang telah terbangun dalam Kawasan Hutan tanpa Izin diwilayah hukum
Bengkalis dan Dumai.Penertiban Satgas PKH berdasarkan Kepres Nomor : 5
Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan tampaknya perlu
pengawasan intensif. ujar Ahmad Rajali dalam keterangan pers Sabtu
(29/08/2026).
Menurut Ahmad Rajali Kebun sawit yang pada umumnya dikelola perusahaan
dan pribadi berstatus dalam Kawasan Hutan telah ditertibkan Satgas PKH,
Namun meskipun telah didirikan plang Satgas PKH aktifitas pemanenan TBS
(tandan buah sawit) dan menjualnya ke PKS masih berjalan seperti biasa, salah
satu contoh yang ditemukan Tim LKLH Dumai terkait aktivitas pemanenan
TBS yang diduga dilakukan pekerja Ahwa cs.
Lokasi barakAceh Pelintung
berdasarkan penelusuran bahwa kebun sawit yang dikelola Ahwa. cs, “ada
beberapa lokasi yakni Kelurahan Pelintung,Kelurahan Mundam Medang
Kampai dan Bukit Seludung Tanjung Leban Bandar Laksamana Bengkalis. luas
kebun sawit yang dikelola Ahwa cs, di tiga lokasi tersebut diperkirakan
mencapai 1000 an (seribuan) hektar.terangnya.
Anehnya sambung Ahmad Rajali yang sekaligus Ketua DPC Laskar Rumpun
Masyarakat Riau Bersatu kota Dumai (Laskar RMRB),
Pemasangan Plang
dilokasi Ahwa cs Barak Aceh Pelintung terindikasi bahwa Satgas PKH tidak
transparan dengan tidak mencantumkan luasan kebun sawit Ahwa cs,
sementara berdasarkan pengambilan titik kordinat kebun sawit yang dikelola
Ahwa, dan Devina diperkirakan luasnya ± 500 hektar, sehingga menjadi pertanyaan banyak kalangan netizen, ada apa dengan Satgas PKH. Jangan-Jangan luasan kebun sawit yang dikelola Ahwa dan Devina ada yang disembunyikan,
kritik Ahmad Rajali lagi.
