MEDAN, 17/09/2025 – Dewanusantaranews.com – Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang digelar untuk membahas pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi sorotan publik. Bukan karena capaian atau terobosan, tetapi karena sikap Gubernur Sumatera Utara yang dinilai arogan, tidak terbuka, dan terkesan kekanak-kanakan saat menanggapi kritik dari wakil rakyat.
Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, melontarkan kritik pedas usai menyaksikan jalannya rapat di Gedung DPRD Sumut, Selasa (17/9/2025). Ia menyebut Gubernur tidak menunjukkan sikap negarawan dalam forum resmi.
“Sikap Gubernur saat paripurna sangat mengecewakan. Ketika dikritik soal pergeseran anggaran, bukannya memberi penjelasan yang masuk akal, malah terkesan defensif dan kekanak-kanakan. Ini bukan panggung sandiwara, ini forum resmi rakyat!” tegas Rahmad.
APBD Sumut 2025: Tak Transparan dan Sarat Teka-Teki
Kemarahan KAPIR tidak berdiri sendiri. Kritik tajam juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra. Salah satu anggota dewan, Syahrul Efendi Siregar, menyoroti pergeseran anggaran dari tahap pertama hingga ketujuh yang tidak pernah dijabarkan secara rinci kepada DPRD. Bahkan, seluruh OPD dan TAPD dinilai telah gagal menjelaskan logika di balik perubahan alokasi tersebut.
“Baru hari ini dijelaskan, setelah berkali-kali kami minta. Ke mana transparansi itu? Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat,” ujar Syahrul dalam forum.
Lebih tajam lagi, anggaran hibah sebesar Rp41 miliar yang digeser ke Universitas Sumatera Utara (USU) dari Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi sorotan utama. Rahmad Situmorang mempertanyakan prioritas Gubernur.
