Pontianak, Kalimantan Barat – 6 September 2025 – Dewanusantaranews.com – Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, angkat suara terkait pernyataan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kalimantan Barat yang dinilainya menyimpang dari tugas utama lembaga tersebut.
Dalam keterangan pers yang disampaikan kepada awak media di Pontianak, Sabtu (6/9), Herman menilai pernyataan KPAD justru lebih menyerupai karakter aparat penyidik ketimbang lembaga perlindungan anak.
Statement KPAD lebih bersifat investigatif dan menekankan pada penuntasan kasus. Padahal, tugas KPAD seharusnya memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban, bukan menempatkan mereka seolah bagian dari rantai kejahatan yang sedang diusut,” ujar Herman.
Menurutnya, KPAD mestinya fokus memastikan hak-hak anak terpenuhi dalam proses hukum yang kini sudah ditangani kepolisian. Ia menilai Ketua KPAD Kalbar keliru menempatkan diri dengan seolah bertindak sebagai pengawas hukum, alih-alih sebagai pembela hak-hak anak.
KPAD seharusnya memastikan anak-anak tidak menjadi korban eksploitasi sistem hukum yang tidak adil. Bahkan, seharusnya mendorong agar anak-anak tersebut dibebaskan karena status mereka masih di bawah umur,” tambah Herman.
