Pontianak Kalbar – Dewanusantaranews.com – Birokrasi adalah mesin utama pemerintahan. Tanpa birokrasi yang kuat, sehebat apapun kepala daerah, pemerintah tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa mesin ini tampak pincang, lemah, dan enggan bergerak lincah.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa birokrasi harus kuat dalam menjalankan perannya, terutama dalam pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita sering mendengar masyarakat mengeluhkan pelayanan yang lambat dan mengecewakan. Ada kesan birokrasi justru menjadi penghambat, bukan pemecah masalah,” ujarnya, Minggu (13/4/2025).
Proses birokrasi yang semestinya bisa selesai dalam hitungan jam, justru berlarut-larut hingga berminggu atau bahkan berbulan. Wajah pelayanan publik juga kerap dinilai angkuh, tidak ramah, dan tidak tanggap.
Padahal, birokrasi yang kuat dan adaptif adalah fondasi utama pemerintahan yang inovatif. Namun, mengapa birokrasi seolah alergi terhadap inovasi?
Dr. Herman menyebut akar masalahnya, ASN takut berinovasi karena merasa tidak mendapat perlindungan hukum. Ketika ASN mengambil kebijakan atau terobosan yang menyentuh wilayah abu-abu hukum, mereka rentan dikriminalisasi. Penegak hukum lebih memilih pendekatan pidana ketimbang administratif, dan ironisnya, kepala daerah sering kali lepas tangan.
