Dewanusantaranews.com – Boleh jadi karena tulalit, dangkalnya pengetahuan dan pemahaman dera penderitaan rakyat, atau ekspresi asli dari kemunafikan, adanya pernyataan Ketua DPR RI yang mengaku-ngaku mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dalam penggunaan uang negara untuk kesejahteraan rakyat.
Pidato Ketua DPR RI yang tidak bermutu dan tidak bermoral itu justru disampaikan pada rapat penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, pada hari Selasa, 25 Maret 2025. Dimana sebelumnya DPR RI cq Komisi III DPR RI melakukan pembahasan revisi UU TNI di hotel mewah secara tertutup pula hingga perlu digeruduk oleh Aliansi Rakyat hingga membuat kesadaran warga masyarakat, betapa tidak bermoral nya perilaku tersebut. Sementara rakyat pun sedang dihimpit habis oleh deraan ekonomi yang parah.
Kecuali itu, kebijakan efisiensi anggaran pun jauh sebelumnya telah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditandatangi Presiden pada 22 Januari 2025.
Lantas dimana pengetahuan, pemahaman serta kesadaran dari DPR RI terhadap kebijakan keprihatinan untuk melakukan efisiensi itu seperti yang dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat ? Jadi jelas pernyataan Ketua DPR RI itu sebagai sikap munafik atau setidaknya pembangkangan atau penipuan terhadap rakyat yang selalu diatasnamakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karenanya, terbukti benar bahwa DPR RI tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, tetapi hanya mewakili kepentingan partai atau paling tidak kepentingan pribadi anggota parlemen itu sendiri.
