Pontianak Kalbar – Dewanusantaranews.com – Peredaran daging beku impor yang mendominasi pasar di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Kesehatan berperan penting dalam memastikan bahwa setiap daging beku yang beredar telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya sekadar ketersediaan bahan makanan, tetapi juga perlindungan masyarakat dari risiko konsumsi daging yang tidak layak.
“Aspek legalitas distribusi daging juga harus diperhatikan. Pemda harus memastikan bahwa daging yang beredar memiliki izin resmi dan tidak berasal dari jalur ilegal. Peredaran daging ilegal tidak hanya berbahaya bagi kesehatan masyarakat tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian daerah,” ungkapnya pada Rabu (26/3/2025).
Menurut Dr. Herman, posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia melalui jalur darat yang terbuka memungkinkan terjadinya penyelundupan daging ilegal. Oleh karena itu, koordinasi antara Pemda dan instansi terkait, seperti Bea Cukai, Karantina, serta aparat penegak hukum, sangat diperlukan guna memperketat pengawasan di titik-titik masuk utama, baik melalui jalur darat maupun laut.
Selain itu, inspeksi di pasar dan gudang penyimpanan juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa daging yang beredar memenuhi standar keamanan pangan.
“Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas harus diberlakukan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,” tegasnya.
