Dewanusantaranews.com – Ironinya hal ini sudah di bahas oleh banyak pakar Ekonomi Indonesia bahwa mengikuti Pasar Bebas Dunia Indonesia akan mengalami guncangan dan kebangkrutan secara meluas pada Raksasa Industri Indonesia.
Beberapa kali pergantian pimpinan Presiden RI dengan pemerintahannya. Tidak ada satupun yang berani mencabut ijin Indonesia ikut Pasar Bebas Dunia. Padahal sangat jelas Negara Indonesia tidak di untungkan.
Ketika barang barang Industri China membanjiri seluruh pasar kecil dan pasar besar nasional yang memberikan dampak luar biasa pada seluruh Industri Nasional.
Kementrian keuangan dan Dirjen Pajak tidak mau mengenakan pajak khusus bagi barang barang China yang masuk besar besaran ke semua kota dan kabupaten dengan dukungan perdagangan via online atau memilik gudang gudang sendiri serta dibebaskan membanjiri semua pasar.
SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB DENGAN BANGKRUTNYA BANYAK PABRIK INDUSTRI NASIONAL
PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah di nilai tidak PRO RAKYAT karena berpihak kepada importir china
Pasar Belanja Online telah menyedot daya beli Masyarakat Indonesia dengan nilai 1 Milyar USA. Masyarakat membelanjakan uangnya di pasar online karena memiliki ragam tawaran yang di bandrol dengan harga murah, bahkan lebih murah dari harga di Pabrik Pabrik yang ada di wilayah Indonesia. Artinya pemilik pabrik atau pengusaha Industri Indonesia kehilangan Daya Beli Masyarakat. Hal inilah awal BENCANA KEBANGKRUTAN PABRIK INDUSTRI. Kepada media hal ini disampaikan Oleh PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH agar para elit di pemerintahan bisa membuat kebijakan guna menolong Industri Nasional serta Pabrik Pabrik yang belum bangkrut.
Pemerintah harus punya Kamar Dagang Online Nasional yang bisa menentukan TEX atau pajak bagi semua jenis perdagangan di online dan perangkat hukumnya. Payung hukumnya harus kuat sehingga Masyarakat dan Negara tidak akan dirugikan. Harus jelas pedagang online dimana alamatnya perusahaannya dan perijinannya. Jangan ada lagi pedagang online yang tidak terdaftar dan tidak bisa di lacak bila telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan penipuan dalam perdagangan online. Salah satu hal yang paling penting bahwa pembeli memiliki hak meneliti barang yang di beli dan di ijinkan menolak bila tidak sesuai.
