Dewanusantaranews.com – Untuk membangun gerakan kebangkitan kesadaran dan pemahaman spiritual, tidak bisa menunggu kondisi ekonomi yang sudah membaik. Atau dikakukan setelah kondisi maupun situasi politik telah sehat tiada tipu daya dan akal-akal seperti nafsu impor yang cuma sekedar memburu rente, atau semacam perilaku perniagaan kita yang penuh tipu daya dan akal-akal semacam mafia hukum serta peradilan di Indonesia yang terkesan rapi dan santun serta sangat sehat, tidak lagi ada kong kalikong terhadap keadilan yang selalu mengatas namakan Tuhan. Sebab semua kebobrokan itu terjadi akibat etika, moral dan akhlak yang bobrok akibat lalai untuk diasuh oleh laku spiritual hingga abai menoleh sesaat pun kepada Tuhan.
Sinisme para pengamat tata negara di Indonesia yang riuh mengatakan bahwa kepercayaan manusia di Indonesia sekarang semakin banyak yang menganut ideologi Keuangan Yang Kuasa. Karena kepercayaan dan keyakinan bahwa dengan uang dapat melakukan apa saja yang dikehendaki dan diinginkan. Termasuk memperoleh jabatan dan posisi penting mulai dari partai politik hingga di pemerintahan atau lembaga tinggi negara yang ada. Pendek kata : hepeng mangatur nagaron bah !, kata Ucok dengan ekspresi lelah seusai aksi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha yang sudah dipasang tembok pembatas agar tidak menjamah istana negara.
Padahal, suara rakyat katanya adalah suara Tuhan yang harus didengar dan mendapat perhatian. Karena itu, mulai hari ini mulai berkembang wacana aksi dan unjuk akan dihentikan, tak lagi perlu dilakukan. Sebab pejabat publik tak hendak mendengar jerit hati nurani rakyat. Semua orang seakan sepakat melambaikan tangan sambil melambaikan tangan “Selamat Tinggal Aksi dan Unjuk Rasa”. Karena semua ekspresi dan suara hati nurani rakyat itu tidak diperlukan untuk menjadi aspirasi dan inspirasi bagi pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki diri guna melaksanakan tata pemerintahan yang diamanatkan oleh rakyat.
Sesembahan utama telah mengubah trend budaya suku bangsa Timur dari dari sikap dan sifat spiritualisme menjadi materialisme. Politik uang, untuk naik pangkat dan jabatan menyogok, masuk sekolah pun bersaing harga terbesar atas nama sumbangan pendidikan dengan alasan yang dianggap realistis. Apalagi untuk memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan militer maupun Polri.
