JAKARTA – Dewanusantaranews.com – Yayasan Merah Putih Peduli bersama Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan) menggelar Seminar Nasional dan Bedah Buku bertajuk “Memaknai Napak Tilas Perjuangan dan Dedikasi R.M. Margono Djojohadikusumo” di Kampus Unhan, Sentul, Bogor, (15/2) kemarin.
Acara ini sekaligus mengusulkan Raden Mas Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto, untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
Menurut Rektor Unhan RI Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza dalam pers rilis nya pada beberapa awak media Selasa 18 Febuari 2025, ” Menegaskan bahwa pengusulan Margono Djojohadikusumo berasal dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, ekonom, politisi, serta pegiat budaya dan sosial.
Ia menilai Margono memiliki andil besar dalam membangun fondasi ekonomi nasional, terutama dalam pendirian sistem perbankan Indonesia.
“R.M. Margono adalah tokoh yang meletakkan dasar sistem perbankan nasional dengan mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI), yang saat ini menjadi salah satu pilar ekonomi negara. Selain itu, beliau juga aktif dalam Sidang BPUPKI dan Konferensi Meja Bundar (KMB), yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ujar Letjen Jonni Mahroza.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Nico menyambut baik usulan tersebut. Ia menilai Margono Djojohadikusumo memiliki kontribusi nyata dalam membangun ekonomi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
“Hari ini, kita mendiskusikan sosok R.M. Margono yang perannya begitu besar dalam perjalanan bangsa. Selain menjadi pendiri bank sentral pertama di Indonesia, beliau juga aktif dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional yang berdampak jangka panjang,” kata Robben Nico.
Sebagai tokoh perintis di bidang ekonomi, Margono Djojohadikusumo turut terlibat dalam pembentukan arah kebijakan ekonomi nasional bersama Mohammad Hatta dan Widjojo Nitisastro. Menurut Ketua Panitia Seminar Nasional Kolonel Tek Hikmat Zakky Almubaroq, peran Margono sangat signifikan dalam merancang sistem perbankan Indonesia yang menjadi fondasi ekonomi modern dan ekonomi kerakyatan.
