“Beberapa belanja mungkin akan mengalami kendala di proses pembayaran akhir tahun, karena kami masih menunggu apakah provinsi membayar tunda salurannya dan sisa tunda salur dari pusat, kalo memang disalurkan, Alhamdulillah bisa teratasi, tapi kalau belum ini harus kita perhitungkan kembali,” jelasnya.
BKD meminta seluruh OPD segera menghitung sisa GU yang belum dibayarkan, khususnya untuk yang wajib, Gaji, TPP, dan hingga Desember. Selain itu, data kontrak kegiatan dan belanja modal yang sudah berjalan juga diminta untuk segera disampaikan.
“Data kegiatan atau belanja modal yang berkontrak itu juga penting agar kami bisa menghitung kemampuan pembayaran hingga akhir tahun,” tegasnya.
Inspektur Kabupaten Siak Faly Wurendarasto selaku moderator kegiatan menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh OPD untuk terbuka terhadap capaian dan kendala pelaksanaan program.
“Setiap OPD diminta melaporkan dua hal utama realisasi fisik dan keuangan, serta kendala yang dihadapi. Kalau fisiknya rendah, kenapa. Kalau keuangannya rendah, apa penyebabnya. Dari situ nanti kita tahu bagaimana memperbaikinya,” ujarnya.
Dari hasil laporan sementara, beberapa OPD seperti Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi contoh positif dengan realisasi fisik di atas 99,06 persen dan realisasi keuangan 88,15 persen.
“Capaian itu diharapkan menjadi motivasi bagi perangkat daerah lain untuk mempercepat progres kegiatan sebelum penutupan tahun anggaran,” pungkasnya.
Parlindungan Tambunan
