Simalungun =Dewanusantaranews.com – Bupati Simalungun diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Mixnon Andreas Simamora, secara resmi membuka kegiatan Business Marching Kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari Kota Pematangsiantar serta Kabupaten Simalungun.
Acara yang digagas oleh Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar ini berlangsung di Balai Harungguan Tuan Rondahaim Saragih, Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Jumat (26/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Sekda membacakan sambutan tertulis Bupati Simalungun yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk mempererat sinergi antar berbagai pihak.
“Forum ini bertujuan mendukung ketahanan pangan daerah, mengendalikan laju inflasi, memberdayakan pelaku usaha, serta menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.
Sekda menjelaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi bagi anak sekolah, tetapi juga membuka peluang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan dari program ini dapat dipenuhi langsung oleh petani, peternak, koperasi, serta pelaku usaha di wilayah setempat. Oleh sebab itu, kemitraan yang kuat, transparan, dan berjangka panjang antara SPPG dan pelaku usaha menjadi sangat penting.
Kabupaten Simalungun memiliki keunggulan besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berbagai komoditas unggulan dinilai mampu memenuhi standar kebutuhan rantai pasok program MBG. “Potensi ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat lokal,” tegas Sekda.
Sekda juga mengakui masih terdapat tantangan, seperti kesenjangan informasi, keterbatasan akses pasar, serta belum optimalnya koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, forum ini diharapkan menjadi jembatan pertukaran informasi dan kesepakatan.
Sekda juga mengajak pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk sesuai standar keamanan pangan, serta meminta SPPG memberikan ruang seluas-luasnya bagi pengusaha lokal untuk menjadi pemasok utama. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan UMKM melalui kebijakan yang berpihak pada kemajuan usaha rakyat.
