JAKARTA – Dewanusantaranews.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran sekaligus Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus; menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara hingga saat ini belum menunjukkan Kontribusi yang Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Menurut Larshen Yunus, sejak dibentuknya BPI DANANTARA, Lembaga itu Faktanya belum mampu menghadirkan dampak nyata terhadap Penguatan Ekonomi Masyarakat secara nyata, maupun terkesan Gagal dalam Penciptaan Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang baru.
“Menurut kami, selama lebih dari satu tahun berdiri, pihak DANANTARA belum terlihat memberikan kontribusi yang nyata, belum Efektif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang hari ini hanya mencapai 5,61 persen,” ungkap Larshen Yunus, Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran tersebut.
Aktivis Anti Korupsi dan Pegiat Hak Asasi Manusia itu berkali-kali mengatakan, bahwa kondisi investasi yang dijalankan DANANTARA belum sepenuhnya menyentuh sektor-sektor Strategis yang mampu memberikan manfaat langsung terhadap masyarakat luas maupun dalam rangka memperkuat pondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Jujur saja ya, investasi yang dilakukan mereka sampai saat ini, belum juga tepat sasaran, mestinya DANANTARA hadir dengan investasi yang Produktif, tentunya yang berdampak langsung bagi Penciptaan Lapangan Kerja, Penguatan industri Nasional dan Peningkatan daya beli masyarakat,” ujar Larshen Yunus, dengan nada penuh optimis.
Relawan Prabowo Gibran sekaligus Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu selalu menegaskan, agar DANANTARA tidak boleh hanya berhenti sebagai Lembaga Pengelola Aset Negara atau Perusahaan BUMN semata, tetapi hendaknya mampu Menghadirkan Solusi, Keberpihakan dan Keadilan bagi Masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu, apabila DANANTARA hanya sekedar menjalankan Fungsi Pengelolaan Aset, maka keberadaannya dinilai sama saja, tidak memiliki perbedaan yang cukup Signifikan dengan Nomenklatur Kementerian BUMN terdahulu.
