Siak – Dewanusantaranews.com – Pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan tanggapan atas pandangan umum 8 fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Siak, Laiskar Jaya dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, hadir mewakili Bupati Siak Afni Zulkifli untuk menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, saran, dan kritik serta pandangan konstruktif terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten Siak lima tahun ke depan. Ia menilai, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan berharga dalam penyempurnaan Ranperda RPJMD 2025–2029.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan dan masukan yang diberikan. Pandangan dari dewan sangat penting untuk menyempurnakan RPJMD agar benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ujar Wabup Syamsurizal, di Ruang Rapat Paripurna Putri Kacamayang DPRD Siak, Selasa (21/10/2025).
Menanggapi pandangan Fraksi Golongan Karya (Golkar), pemerintah daerah sependapat bahwa struktur ekonomi daerah perlu diarahkan pada diversifikasi sektor unggulan agar tidak bergantung pada komoditas utama seperti migas dan perkebunan kelapa sawit.
“Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dan sinergi dengan para pemangku kepentingan (Pentahelix) yakni pihak swasta, akademisi, media, dan masyarakat guna mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan,” kata Wabup Siak.
Selain itu, terhadap pandangan Golkar tentang aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat, Wabup menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan kapasitas serta partisipasi aktif dalam pembangunan.
Begitu juga dengan peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan dasar serta pemerataan akses di seluruh kecamatan untuk mempercepat kenaikan IPM juga menjadi perhatian.
Ia juga menanggapi dukungan fraksi terkait pembangunan infrastruktur yang merata hingga tingkat kampung sebagai strategi utama dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.
“Pemerintah akan memastikan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan sanitasi tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau ke seluruh kampung terpencil. Sehingga terjadi pemerataan akses ekonomi, pendidikan kesehatan, dan pelayanan sosial agar mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong ekonomi yang lebih inklusif,” terbangnya.
