Pontianak Kalbar – Dewanusantaranews.com – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, mengapresiasi langkah Bank Kalbar dalam membantu pemerintah daerah (Pemda) provinsi, kabupaten, dan kota dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bank Kalbar telah menyalurkan kredit bagi UMKM di atas 30% dari total kredit yang disalurkan. Kemudahan yang diberikan, termasuk penyederhanaan persyaratan dan proses pengajuan, telah membantu pelaku usaha dalam memperoleh permodalan guna mengembangkan bisnis mereka.
Namun, menurut Dr. Herman, Pemda harus lebih konkret dalam membina dan menciptakan iklim usaha yang semakin baik bagi UMKM. Salah satu tantangan utama bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro adalah akses terhadap permodalan dan pasar. Oleh karena itu, langkah konkret dan terukur sangat diperlukan agar UMKM dapat terus berkembang.
Regulasi yang mendukung UMKM sudah cukup banyak, seperti PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, yang seharusnya telah diterjemahkan ke dalam peraturan daerah (Perda) oleh Pemda. Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 6 Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil menegaskan bahwa pembinaan UMKM menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sisi lain, Permen Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2023 yang mengubah Permen No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sektor ini. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana keseriusan Pemda dalam menerapkan dan mengoptimalkan regulasi tersebut.
