Scroll untuk baca artikel
Deskripsi Gambar Deskripsi Gambar
Berita

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH : MENGHIMBAU PRESIDEN RI JENDRAL H PRABOWO SUBIANTO AGAR HUKUM SAJA LURAH/KADES BILA TERLIBAT MENJUAL LAUT

×

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH : MENGHIMBAU PRESIDEN RI JENDRAL H PRABOWO SUBIANTO AGAR HUKUM SAJA LURAH/KADES BILA TERLIBAT MENJUAL LAUT

Sebarkan artikel ini

Dewanusantaranews.com – Peristiwa laut bisa di berikan surat SHGB kepada beberapa oknum pengusaha tentu tidak tiba tiba mudah diproses. Tentu banyak pihak yang terlibat memuluskan proses tersebut. Bila tidak melibatkan aparatur pemerintah.

Tidak tanggung tanggung LAUT DI SERTIFIKATKAN di hampir seluruh perairan di INDONESIA. Hal ini membuat sangat terkejut dengan semua PENGAMAT PEMERHATI KEAMANAN LAUT INDONESIA serta para guru besar HUKUM INDONESIA.

Ada beberapa laut di SERTIFIKATKAN :

1. Laut Tangerang

Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 263 bidang di laut Tangerang yang dibangun pagar laut memiliki surat HGB. Tercatat pula 17 bidang lainnya yang memiliki SHM.

Tercatat pemilik surat HGB dan SHM itu beragam. Mayoritas milik korporasi yakni 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan sembilan bidang atas nama perseorangan.

Baca Juga  Terbongkar Tambang Galian C Ilegal di Perbatasan Singkawang–Bengkayang, Diduga Catut Nama Bupati dan Gunakan Dokumen Palsu

2. Laut Sumenep

Kepala Dinas Perikanan Sumenep Agustiono Sulasno membenarkan seluas 20 hektar di sepanjang laut di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep memiliki SHM.

Namun, Agustiono tak menjelaskan secara rinci alasan penerbitan SHM itu. Ia mengklaim pemerintah sebelumnya sudah melaksanakan penyelidikan tentang teritorial geografis dan pasang-surutnya air.

3. Laut Sidoarjo

Kanwil Kementerian ATR/BPN Jawa Timur mencatat wilayah seluas 656 hektare di Laut Sidoarjo memiliki surat HGB yang diterbitkan pada 1996.

Kepala Kanwil Kementerian ATR/BPN Jawa Timur Lampri mengatakan HGB seluas 656 hektare itu dimiliki dua perusahaan dan berakhir pada 2026.

3. Laut Makassar

BPN Makassar mencatat lahan seluas 23 hektar di laut Makassar memiliki surat HGB yang diterbitkan pada 2015 dan dimiliki oleh grup sebuah perusahaan.

Baca Juga  Peduli Kesehatan Warga, Satgas Yonif 642/Kps Laksanakan Yankes di Kampung Warisa Mulya

Namun, Kasi Sengketa BPN Makassar Andrey Saputra enggan mengungkap pemilik HGB di atas laut wilayah Kecamatan Tamalate tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *